Narasi Indonesia.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani atas pidatonya yang menyoroti eskalasi konflik global, khususnya ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Menurut Doli, pidato Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI menjadi sinyal penting bahwa parlemen Indonesia tidak boleh tinggal diam menghadapi memburuknya situasi geopolitik dunia. Ia menilai, sikap yang disampaikan Ketua DPR RI merupakan bentuk keprihatinan sekaligus langkah awal untuk mendorong Indonesia mengambil peran aktif dalam meredakan konflik global. Puan memang dalam pidato pembukaan masa persidangan DPR pada 10 Maret 2026 mengangkat langsung isu konflik Timur Tengah dan mendesak PBB segera bertindak demi penghormatan hukum internasional, perlindungan sipil, serta stabilitas global.
“Pidato Ibu Puan penting, karena menunjukkan bahwa DPR RI memiliki kepekaan dan tanggung jawab moral terhadap situasi dunia yang semakin mengkhawatirkan. Indonesia harus hadir sebagai kekuatan perdamaian,” ujar Doli.
Ia menegaskan, dalam beberapa tahun terakhir dunia terus diwarnai eskalasi konflik yang berdampak luas terhadap stabilitas global dan perekonomian internasional, termasuk terhadap Indonesia. Karena itu, menurut Doli, bangsa Indonesia harus kembali meneguhkan identitas politik luar negerinya sebagai negara yang anti-penjajahan, konsisten memperjuangkan perdamaian, dan berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
Doli menyebut, semangat itu sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, serta bahwa Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dalam konteks itu, Doli juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya konsisten menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang baru-baru ini menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan perdamaian di tengah ketidakpastian global.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton. Kita harus aktif, harus hadir, dan harus memimpin inisiatif perdamaian,” kata Doli.
Lebih lanjut, Doli mendorong DPR RI agar mengambil sikap resmi yang tegas dan konkret untuk mendukung langkah pemerintah dalam mengupayakan perdamaian dunia. Menurutnya, aspirasi dari tokoh agama, masyarakat sipil, hingga Majelis Ulama Indonesia harus menjadi pertimbangan serius agar Indonesia tampil lebih kuat dalam diplomasi internasional.
Sebagai tindak lanjut, Doli mengusulkan tiga langkah strategis. Pertama, Indonesia perlu menginisiasi pertemuan kembali seluruh anggota Board of Peace (BoP) untuk merumuskan ulang komitmen dan langkah nyata dalam menghentikan agresi militer serta penjajahan. Kedua, jika forum tersebut tidak berjalan atau tidak menunjukkan itikad baik, Indonesia patut mempertimbangkan untuk mengevaluasi, bahkan mengundurkan diri dari keanggotaan BoP. Ketiga, Indonesia harus mengambil inisiatif diplomatik yang lebih luas dengan menggalang dukungan internasional dan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mendorong penghentian perang.
Usulan tersebut dinilai relevan di tengah perdebatan mengenai efektivitas Board of Peace, terlebih Presiden Prabowo sebelumnya juga disebut siap mengevaluasi bahkan mundur dari BoP apabila forum itu tidak membawa manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Bagi Doli, perjuangan menghentikan perang bukan semata soal kepentingan politik atau afiliasi keagamaan, melainkan panggilan kemanusiaan universal. Ia menekankan bahwa dunia membutuhkan persatuan antarbangsa untuk melawan kekerasan, agresi militer, dan praktik-praktik penjajahan modern yang terus menimbulkan penderitaan.
Dengan situasi global yang semakin kompleks dan berpotensi mengancam stabilitas dunia, Doli menilai peran aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian menjadi sangat krusial. Ia berharap sinergi antara DPR RI dan pemerintah dapat melahirkan langkah nyata yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga memberi kontribusi konkret bagi terciptanya perdamaian dan keadilan dunia.
“Indonesia punya sejarah, punya mandat konstitusi, dan punya tanggung jawab moral. Sekarang saatnya kita buktikan bahwa diplomasi Indonesia masih relevan dan mampu menjadi bagian dari solusi,” tegas Doli.*
(m/NI)
