.png)
Narasi Indonesia.com, Jakarta- Di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan berbagai program strategis nasional, muncul ironi yang sulit diabaikan. Kebijakan pemberian gaji kepada tenaga Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kisaran Rp3 juta per bulan berbanding terbalik dengan kondisi guru honorer yang masih harus bertahan hidup dengan upah sekitar Rp300 ribu per bulan. Perbedaan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang arah dan skala prioritas pembangunan negara.
Guru honorer merupakan aktor kunci dalam ekosistem pendidikan nasional. Mereka hadir di ruang-ruang kelas yang jauh dari sorotan, mengajar dengan keterbatasan fasilitas, serta kerap memikul beban kerja di luar tugas utama sebagai pendidik. Mulai dari administrasi sekolah hingga kegiatan tambahan yang menopang operasional pendidikan, semuanya dijalankan dengan dedikasi tinggi. Namun, pengabdian tersebut belum sejalan dengan penghargaan yang layak secara ekonomi.
Selama bertahun-tahun, kesejahteraan guru honorer seolah menjadi persoalan yang tak kunjung menemukan solusi komprehensif. Upah yang diterima jauh dari standar hidup layak, bahkan di banyak daerah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kondisi ini, tidak sedikit guru honorer yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup. Konsekuensinya, fokus dan energi untuk mendidik peserta didik pun terpecah.
Ironi semakin terasa ketika pemerintah secara konsisten menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai agenda utama pembangunan. Pendidikan disebut sebagai fondasi kemajuan bangsa, namun para pendidik di garis terdepan justru belum mendapatkan perlindungan dan keberpihakan yang memadai. Ketimpangan ini bukan sekadar soal angka gaji, melainkan menyangkut rasa keadilan dan komitmen negara terhadap masa depan pendidikan.
Dalam perspektif kebijakan publik, alokasi anggaran seharusnya mencerminkan nilai-nilai strategis yang dipegang negara. Program apa pun yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat idealnya berjalan seiring dengan penguatan sektor pendidikan. Tanpa guru yang sejahtera, sulit membayangkan terciptanya pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.
Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh guru honorer, tetapi juga oleh generasi muda yang menjadi penerima layanan pendidikan. Pendidikan berisiko kehilangan daya transformasinya, sementara narasi tentang keadilan sosial dan pembangunan manusia unggul berpotensi tinggal sebagai retorika.
Pada titik ini, negara dituntut untuk berani menata ulang prioritas. Keberpihakan terhadap guru honorer bukan sekadar tuntutan moral, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tanpa langkah nyata untuk memperbaiki kesejahteraan pendidik, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa akan selalu berada di persimpangan antara harapan dan kenyataan.
Editor:
(m/NI)
