 |
| Doc. Massa menuntut akses jalan menuju Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, Kamis (15/5/2025) |
Narasi Indonesia.com, Mataram - Puluhan mahasiswa dari Pulau
Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Nusa
Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (15/5/2025). Mereka mendesak pencabutan
moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) serta percepatan pembentukan
Provinsi Pulau Sumbawa.
Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Percepatan
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) meminta Gubernur NTB, Lalu Muhamad
Iqbal, untuk secara tegas menyatakan dukungan dan menyampaikan aspirasi
masyarakat Sumbawa kepada pemerintah pusat.
"Kami menantang Gubernur NTB yang baru, Lalu Muhamad Iqbal,
apakah berani mengeluarkan pendapatnya untuk mendukung memberikan support
pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa," tegas Koordinator Lapangan I KP4S,
Aris Munandar, dalam orasinya di depan Kantor Gubernur NTB.
Aris menegaskan bahwa kehadiran pemuda, mahasiswa, dan masyarakat
Pulau Sumbawa dalam aksi tersebut mewakili suara kolektif yang sepenuhnya
mendukung pembentukan provinsi baru.
"Pulau Sumbawa telah memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan
Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa kesiapan finansial dan infrastruktur di
Pulau Sumbawa telah memenuhi syarat untuk membentuk daerah otonom baru,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
"Kesiapan yang ada di Pulau Sumbawa itu berdasarkan UU Nomor
23 Tahun 2014 pembentukan DOB," ungkapnya.
Tiga Tuntutan Utama
"Terakhir, kami mendesak DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto
untuk segera merancang undang-undang tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi
Pulau Sumbawa," tegas Guntian.
Menanggapi aksi tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan
Setda NTB, Fathul Gani, menyatakan bahwa usulan pembentukan Provinsi Pulau
Sumbawa telah lama diperjuangkan dan sempat dimasukkan dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas). Namun, proses tersebut tertunda akibat kebijakan
moratorium.
"Memang, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sudah masuk dalam
prolegnas beberapa tahun lalu. Karena ada kebijakan moratorium maka itu ditunda
kembali," jelas Fathul.
Ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI segera membuka peluang
pembentukan daerah otonom baru, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa.
Hingga pukul 13.40 WITA, massa aksi masih bertahan di lokasi.
Setelah berdialog dengan Fathul Gani, mereka melanjutkan diskusi di Gedung
Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.
Blokade di Pelabuhan Poto Tano
Di sisi lain, aksi serupa berlangsung di Pelabuhan Poto Tano,
Kabupaten Sumbawa Barat. Ratusan massa memblokade akses menuju pelabuhan sejak
pukul 12.00 WITA, menghentikan arus kendaraan dari dan menuju Pulau Sumbawa
serta Lombok.
Berdasarkan pantauan detikBali, aksi orasi dilakukan di dua titik,
yaitu Simpang Tiga Kemutar Telu menuju akses pelabuhan dan Simpang Tiga Ai Jati
di perbatasan Kab amongkat antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Massa
menggunakan sepeda motor dan truk, membawa bendera hitam bertuliskan 'Provinsi
Sumbawa' serta memasang spanduk bertuliskan tuntutan pencabutan moratorium dan
pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa di sejumlah lokasi.
Ketua KP4S Sumbawa Barat, Muhammad Sahrul Amin, menegaskan bahwa
aksi tersebut akan berlangsung selama lima hari ke depan.
"Aksi ini akan kami lakukan selama lima hari ke depan, dan
bila perlu kami menginap di sini," ujar Sahrul saat ditemui detikBali di
sela-sela aksi.
Sumber:
narasiindonesi.com
detik.com
.png)