Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Barak Militer untuk Anak Nakal Harus Dikaji Ulang

Jumat, 02 Mei 2025 | Mei 02, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-05-02T20:33:22Z


Narasi Indonesia.com, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan, program pembinaan bagi siswa nakal di barak militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi harus dikaji ulang.


"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu, maksudnya apa," ujar Atnike, Jumat, 2 Mei 2025, dikutip pada laman resmi Liputan6.com.


Menurut Atnike, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.


Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, kebijakan itu menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, menurut Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman karena siswa dicap sebagai anak nakal.


"Oh, iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.


Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai, penanganan anak bermasalah dengan dimasukkan atau dididik dalam barak militer harus melibatkan pakar dan ahli di bidangnya.


"Jadi saran saja, disiapkan, dikonsepkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya," kata Bima Arya di Balai Kota Malang, Jawa Timur.


Meski memasukkan siswa nakal ke barak militer bertujuan untuk pendidikan, tetapi sebisa mungkin lebih dulu dilakukan pengkajian mendalam terhadap konsep pelaksanaannya.


"Catatannya adalah harus hati-hati, yang namanya mendidik itu bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi ada unsur psikologis dan kepribadian yang juga harus diperhatikan," ujar Bima.


Pola pendidikan harus lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan, membangun interaksi antara peserta, pemerintah daerah pemilik kebijakan, dan pihak yang bertugas menangani anak-anak tersebut.


"Betul-betul dimatangkan bagaimana konsepnya, unsur pendekatan yang sifatnya kekeluargaan. Selain melengkapi pembinaan disiplin itu tadi," kata Bima Arya.*

×
Berita Terbaru Update