 |
| Penulis, Izul Islamudin Mahasiswa S3 Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Dosen STIT INSIDA Jakarta Timur |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Mengawalinya dengan mengutip dari buku “Revolusi Belum Selesai” ‘Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.’ Ir. Soekarno.
Tahun 2025 menandai usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ini tentunya bukan hanya sekadar angka, akan tetapi menjadi cerminan perjalanan panjang bangsa menuju cita-cita besar sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tema peringatan tahun ini, “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, merupakan slogan yang kaya makna. Namun sayangnya, realitas sosial masih menunjukkan ketimpangan yang cukup nyata. Persatuan masih mudah digoyahkan oleh kepentingan politik identitas. Kedaulatan sering kali hanya terasa di tataran simbolik. Dan kesejahteraan? Masih menjadi kemewahan bagi segelintir kelompok.
Dalam sudut pandang saya, saya menilai serta menyaksikan bagaimana masih banyak rakyat, termasuk guru dan tenaga pendidik, yang belum merasakan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan Amartya Sen dalam bukunya “Development as Freedom” (1999), pembangunan sejati adalah ketika setiap individu memiliki kebebasan substantif untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Tanpa kesejahteraan yang merata, maka kemerdekaan belum benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat.
Kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajahan secara fisikly, tetapi juga bebas dari kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum. Ketika guru honorer masih berjuang dengan penghasilan tak layak, ketika masyarakat di pelosok belum mendapatkan fasilitas dasar yang memadai, maka kita patut bertanya, sudahkah “rakyat sejahtera” menjadi kenyataan?
Tema “Indonesia Maju” hanya akan menjadi utopia jika kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian kecil elit. Maka dari itu, pengaktualisasian tema ini tidak boleh berhenti pada tataran slogan semata. Akan tetapi harus ada keberpihakan nyata dalam kebijakan baik dalam anggaran, distribusi sumber daya, maupun reformasi birokrasi agar seluruh elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, benar-benar merasakan manfaat kemerdekaan. Karena sejatinya kebijakan yang baik tentunya perlu didasari dari kajian, riset bahkan basis data yang komprehensif. Sehingga memberikan asas manfaat bagi kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, di momentum memperingati hari kemerdekaan ini, kita harus kembali ke ruh perjuangan para pendiri bangsa, menjadikan kemerdekaan sebagai jalan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*
Penulis:
Izul Islamudin (Mahasiswa S3 Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan Dosen STIT INSIDA Jakarta Timur)
Editor:
(m/NI)
