Narasi Indonesia.com, Jakarta - Ratusan massa dari organisasi Pemerhati Kebijakan Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin pagi. Aksi ini digelar sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran negara yang tengah berupaya ditekan oleh pemerintah pusat, pada Senin (16 /06/2025).
Ketua Umum Pemerhati Kebijakan Indonesia, Hilmawan, menyampaikan orasinya kepada para awak media dan massa aksi. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk pengawasan agar anggaran negara yang digelontorkan dapat digunakan dengan tepat dan transparan.
“Kami hadir di sini untuk memastikan agar setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya. Di tengah upaya pemerintah untuk mengefisiensi anggaran, kami menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari setiap proyek dan penggunaan anggaran,” ujar Hilmawan.
Dalam aksi tersebut, Pemerhati Kebijakan Indonesia membawa sejumlah tuntutan penting yang berasal dari berbagai daerah, khususnya Kalimantan Timur, antara lain:
-Meminta KPK untuk segera memanggil pihak terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek rehabilitasi gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp 55 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Payung Dinamo Sakti sebagai kontraktor pelaksana dan PT Surya Cipta Engineering sebagai konsultan pengawas.
- Mendesak KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap direksi PT BPD Kaltim-Tara terkait kasus kredit macet senilai Rp 232,8 miliar.
- Mendesak KPK menyelidiki dan memeriksa penerima kredit PT HB Lines beserta pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
- Mendesak KPK untuk memeriksa seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) di Kalimantan Timur yang diduga melakukan pembiaran atas maraknya penambangan ilegal di wilayah tersebut.
Selain orasi, massa aksi juga menyerahkan laporan resmi kepada Ketua Umum KPK RI untuk segera menindaklanjuti temuan yang diangkat dalam aksi unjuk rasa ini.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan dari aparat keamanan yang menjaga kondusifitas lokasi unjuk rasa. Pemerhati Kebijakan Indonesia menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntutan mereka mendapatkan respons nyata dari KPK.*
(ard/NI)
