 |
Narasi Indonesia.com, Sumenep, Jawa Timur – Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jate, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan publik. Program yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni, justru memicu kekecewaan sejumlah warga karena diduga tidak dilaksanakan sesuai prosedur, pada Kamis (29/5/2025).
Sejumlah penerima manfaat mengaku menemukan berbagai kejanggalan, mulai dari proses verifikasi hingga pencairan bantuan. Salah satu warga yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa ia hanya menerima sebagian dari total bantuan yang seharusnya diperoleh.
> “Saya seharusnya menerima bantuan bahan bangunan senilai Rp20 juta, tapi yang datang tidak sebanding nilainya. Bahkan, tidak semua material dikirim, dan tidak ada transparansi dalam pelaksanaannya,” ujarnya kepada wartawan.
Kritik juga disampaikan terkait proses seleksi penerima yang dianggap tidak adil dan kurang transparan. Warga menduga adanya penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, namun tetap mendapatkan bantuan.
> “Proses pendataan tidak melibatkan warga secara terbuka. Banyak yang tidak tahu kapan verifikasi dilakukan, dan tiba-tiba ada nama-nama yang diumumkan tanpa musyawarah,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, baik di tingkat kabupaten maupun fasilitator lapangan. Mereka berharap adanya evaluasi menyeluruh agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
> “Jika terbukti ada pelanggaran prosedur, maka kami minta pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas. Program ini seharusnya membawa kesejahteraan, bukan menambah beban,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari instansi terkait mengenai dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan BSPS di wilayah tersebut. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.*
(a/NI)
