 |
Narasi Indonesia.com, Mataram - Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terus menjadi sorotan publik, terutama setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Bidang (Kabid) SMK pada 11 Desember 2024 lalu. Kabid yang kini berstatus tersangka diduga terlibat pungutan liar (pungli) dalam proyek di salah satu SMK di wilayah Mataram.
Ketua Bidang Pendidikan dan Riset Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) BADKO Bali-Nusa Tenggara, dalam pernyataannya, mendesak aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini dengan serius dan tuntas. Ia juga meminta pihak terkait segera mengadili para pelaku sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat, seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqon, yang namanya turut disebut dalam penyelidikan.
Keterlibatan Kadis Dikbud Jadi Sorotan
“Dugaan keterlibatan Pak Kadis sangat mencoreng dunia pendidikan dan sangat memprihatinkan. Apalagi, ia belum memenuhi panggilan kepolisian dengan alasan menghadiri agenda kementerian. Ini perlu direspons dengan tegas oleh aparat,” ungkap Ketua Bidang Pendidikan HMI BADKO Bali-Nusra.
Ia menegaskan bahwa pungli adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan banyak pihak, terutama di sektor pendidikan, yang seharusnya menjadi fondasi kemajuan daerah. Karena itu, HMI mendesak pihak kepolisian untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Kadis Dikbud NTB dan memastikan proses hukum berjalan transparan.
“Kadis Dikbud harus kooperatif dan memberikan klarifikasi untuk memastikan persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui jalur hukum yang jelas,” tambahnya.
Inisiatif DPRD NTB untuk Bentuk Pansus
Di sisi lain, upaya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Provinsi NTB, yang digagas oleh Anggota DPRD Hamdan Kasim, mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk HMI BADKO Bali-Nusra. Hamdan disebut tengah menggalang dukungan dari fraksi-fraksi lain untuk mempercepat pembentukan Pansus, yang bertujuan menyelidiki lebih dalam kasus ini.
“Kami berharap semua fraksi mendukung inisiatif ini agar segera diusulkan ke pimpinan DPRD dan dibahas dalam rapat paripurna. Pansus ini penting untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang transparan,” ujar Ketua Bidang Pendidikan HMI.
Desakan Penanganan Tegas dari Aparat
HMI BADKO Bali-Nusra menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak serius menangani kasus ini, mengingat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum dapat tergerus jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut.
“Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan harus menjadi momentum untuk membersihkan sektor pendidikan dari praktik koruptif. Tindakan tegas terhadap pelaku, termasuk pejabat yang terbukti terlibat, sangat penting demi menjaga integritas dunia pendidikan,” pungkasnya.
HMI juga menekankan pentingnya pemberian hukuman setimpal bagi pelaku pungli, khususnya yang terkait dengan DAK, agar menjadi efek jera dan contoh bagi yang lain. Mereka berharap kasus ini segera diselesaikan secara adil, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem pendidikan dan pemerintahan di NTB.*
(m/NI)
