 |
| (Mahasiswa Pascasarjana Fisip Brawijaya Malang, Prodi Ilmu Sosial, Konsentrasi Pembangunan) |
Mengawali judul tulisan di atas, penulis ingin terlebih dahulu memberikan suatu bentuk penegasan bahwa salah satu persoalan yang cukup mendasar di negeri ini adalah persoalan ketimpangan. Gambaran akan hal tersebut, secara sederhananya bisa kita potret dari kondisi kehidupan masyarakat baik daerah perkotaan, pedesaan, dan juga pedalaman, yang seakan-akan hidup mereka berada pada dimensi yang berbeda. Jika Alfin Toffler dalam bukunya “the third wave” menggambarkan gelombang peradaban manusia dibagi menjadi tiga:pertanian, industri, dan informatika.
Dan dalam proses peralihannya dari satu gelombang ke gelombang yang lain terjadi secara simultan. Maka akan berbeda jika ditarik pada kondisi sosiologis kebangsaan kita. Mengutip pendapat Nurcholish Madjid, menurutnya yang terjadi di Indonesia bukanlah bentuk peralihan secara simultan, tapi justru sebaliknya. Karena kenyataannya, masih banyak orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pedalaman yang masih belum mengenal sistem bercocok tanam yang baik. Sementara pada titik yang lain sudah barada pada sistem kehidupan industri, bahkan informatika. Jadi dengan demikian, betapa tingginya tingkat ketimpangan sosial di negeri ini.
Tingginya tingkat kesenjangan tersebut tentu bukanlah suatu hal yang terjadi secara alamiah, tapi merupakan suatu bentuk konsekuensi. Konsekuensi dari adopsi model pembangunan rezim di masa lalu yang secara otoritarianisme memilih pendekatan developmentalisme dan javasentrisme. Akhirnya, berakhirnya rezim otoritarianisme inilah yang mewariskan persoalan kesenjangan sosial pada titik tertinggi.
Pasca rezim otoritarianisme telah berganti beberapa kali kepemimpinan di negeri ini. Dari pengamatan penulis, penulis percaya bahwa setiap dari mereka memiliki konsentrasi yang sama dalam mengurai permasalahan ketimpangan sosial ini. Namun di sini penulis mengakui, dari beberapa indikator yang ada, baru di era kepemimpinan Jokowi ini kita benar-benar merasakan atmosfer yang cukup kuat akan perhatian serius pemerintah pada permasalahan ini.
Indikator keseriusan Presiden Jokowi dalam mengurai permasalahan ini yaitu dengan membangun Indonesia dari wilayah pinggiran. Hal ini bisa kita lihat dari capaian-capaian pembangunan selama ini. Di bidang infrastruktur, pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun jalan dengan panjang sekitar 176,2 km, dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan seperti Balai Karangan – Entikong – Batas Sarawak (Malaysia), Kalimantan Barat, Timur, dan Utara. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1.582 km dan yang belum tembus 337 km.
Pembangunan jalan tol, sejak 6 tahun terakhir telah selesai dibangun sepanjang 1.640 kilometer (km) dan jalan nontol sudah terbentang sepanjang 4.600 km. Untuk bandar udara, juga sudah dibangun yang baru yakni 15 bandara dan 38 ekspansi (perluasan) dan perbaikan bandara lama. Pelabuhan baru telah dibangun 124 pelabuhan. Bendungan dalam rangka ketahanan pangan nasional juga sudah terbangun sebanyak 22 bendungan. Ditargetkan pada 2024 mendatang, sudah ada 65 bendungan bisa diselesaikan pemerintah. Selaras dengan itu, dalam kurun waktu 2015-2018, pemerintah juga telah membangun jembatan sepanjang 41.063 meter. Kemudian, di tahun 2019, pemerintah kembali membangun jembatan sepanjang 10.029 m.
Pemerintah juga fokus mewujudkan pembangunan poros maritim dunia. Ini telah direalisasikan melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan, di mana Indonesia telah memiliki 12 SKPT, dan 664.746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan.
Pemerintah Jokowi juga terus berkomitmen membangun desa untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Sejak 2015, total dana desayang dialokasikan pemerintah senilai Rp400,1 triliun yang diperuntukkan bagi 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Pemerintah jug berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antarwilayah dalam Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu Rp395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Dalam upaya memperkuat kawasan perbatasan, pemerintah telah membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten/ kota, dan 3 provinsi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Dan, di tahun 2019, pembangunan PLBN kembali menambah 4 unit. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya.
Pada sektor kesehatan, Jokowi telah berhasil membangun sistem pelayanan sosial (kesehatan) yang mudah dijangkau oleh siapapun, utamanya kelompok masyarakat bawah melalui program jaminan sosial. Di sektor pendidikan, kini, wajib belajar menjadi 12 dari sebelumnya hanya 9 tahun. Dan terakhir, Jokowi berhasil menerapkan program BBM Satu Harga di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama.
Artikel di atas disampaikan pada saat menghadiri undangan sebagai pembicara dengan kapasitas sebagai pengamat kebijakan pembangunan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Esponen Muda Papua pada tanggal 09 Oktober 2022 di Surabaya dan 11 Oktober 2022 di Malang, dengan tajuk “Mendorong Pembangunan Berkelanjutan untuk Kemajuan Papua”.
