Narasi Indonesia.com, Jakarta - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2026), sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dalam aksi yang mengangkat isu kondisi ekonomi dan tata kelola negara tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan pemerintah, persoalan harga kebutuhan pokok masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap menguatnya peran militer dalam ruang sipil. Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk ekspresi politik mahasiswa yang menilai pemerintah perlu lebih responsif terhadap berbagai persoalan publik.
Menanggapi aksi tersebut, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Cusdiawan, menilai tuntutan yang disampaikan mahasiswa memiliki dasar yang kuat dan patut mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Dalam pandangan saya, tuntutan mahasiswa ini tergolong substantif, artinya didasarkan pada rasionalitas yang kuat. Sudah sepatutnya juga pemerintah menyikapi ini sebagai bagian dari koreksi dan kegelisahan publik,” ujarnya.
Pengamat politik yang juga alumnus Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu mencontohkan sejumlah kebijakan yang selama ini menuai kontroversi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga menilai kekhawatiran mahasiswa terkait meluasnya peran militer dalam ruang sipil merupakan hal yang beralasan.
“Government spending pemerintah, saya rasa perlu dikoreksi, semisal pada program MBG yang secara desain maupun implementasi perlu dikoreksi secara total. Selain itu, kekhawatiran atas meluasnya peran militer pun jelas bagian dari semangat konstitusional dalam negara hukum modern yang demokratis, yang memang salah satunya mensyaratkan militer yang profesional,” kata Cusdiawan.
Menurutnya, profesionalisme militer diukur dari fokus institusi tersebut pada fungsi pertahanan negara dan tidak terlalu jauh masuk ke arena sipil.
Lebih lanjut, Cusdiawan menilai tuntutan mahasiswa agar pemerintah berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik merupakan hal yang menarik sekaligus penting dalam praktik demokrasi.
“Sejauh pandangan saya, minta maaf dan mengakui kesalahan seolah adalah hal yang hina bagi elite politik saat ini. Padahal, meminta maaf dan terbuka atas koreksi publik bukan hanya bisa meningkatkan legitimasi bagi mereka, tetapi juga dapat mendorong simpati publik,” ujarnya.
Ia menilai kecenderungan elite politik yang defensif dalam menghadapi kritik dan masukan publik justru dapat memperburuk kualitas demokrasi.
“Pola yang demikian justru bisa membuat ekosistem politik dan bernegara kita menjadi semakin tidak sehat. Dalam negara demokrasi, pemerintah tidak bisa berjalan atas rasionalitasnya sendiri. Kita pun kehilangan kemewahan dalam bernegara, yakni melakukan percakapan secara terbuka dan membangun hubungan yang bersifat timbal balik antara warga dan negara,” katanya.
Cusdiawan menambahkan bahwa dalam sistem republik, kedaulatan tertinggi berada di tangan warga negara. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola aspirasi dan harapan masyarakat, bukan sekadar menjalankan kebijakan secara satu arah.
“Saya rasa tidak ada yang berharap negara ini gagal. Karena jika negara ini gagal, justru akan berdampak secara langsung bagi kita semua. Pada titik inilah pemerintah perlu sadar bahwa tugas mereka dalam konstruksi republik adalah mengelola aspirasi dan harapan warga negara. Setiap aspirasi dan harapan warga harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik,” jelasnya.
Ia berharap aksi mahasiswa tersebut dapat menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi dan sikap terhadap kritik publik.
“Sebab itu, besar harapan saya, momen protes mahasiswa ini dijadikan sebagai teguran keras bahwa pemerintah harus mengurangi atau bahkan menghapus sama sekali kesan yang terlalu defensif dan berupaya mendelegitimasi setiap masukan dan kritik dari publik. Sikap seperti itu justru akan menghadirkan antipati publik terhadap elite, dan ini bukan ekosistem bernegara yang sehat dan kita idealkan bersama,” tutupnya.*
(g/NI)
