Narasi Indonesia.com, Jakarta - Maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026 dinilai menjadi alarm keras bagi sistem politik nasional. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai persoalan itu tidak bisa lagi dipandang sebagai kesalahan individu semata, melainkan sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen politik hingga sistem pemilihan kepala daerah.
Doli menegaskan partai politik harus berhenti asal menetapkan kandidat dan mulai mengedepankan integritas sebagai syarat utama calon kepala daerah.
"Partai politik tidak boleh lagi sembarangan menetapkan calon yang tidak berintegritas," kata Doli melalui layanan pesan, Selasa (7/7/2026) dikutip pada laman resmi jpnn.com pada Jumat (10/7/2026).
Menurut Doli, rentetan OTT terhadap kepala daerah menjadi momentum untuk membongkar ulang sistem pilkada yang dinilai masih menyisakan banyak celah.
"Ini bukan soal kembali ke DPRD atau tetap dipilih secara langsung, seperti yang diperdebatkan selama ini," ujarnya.
Ia menilai fokus evaluasi seharusnya diarahkan pada penyempurnaan aturan yang mampu menutup ruang transaksi politik atau political transactional yang selama ini membebani kontestasi pilkada.
Doli menilai biaya politik yang tinggi akibat praktik politik uang menjadi salah satu akar persoalan yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi setelah terpilih demi mengembalikan modal politik.
"Sekali lagi ini membutuhkan komitmen kita semua, terutama partai politik, DPR, dan pemerintah," katanya.
Tak hanya sistem rekrutmen dan pembiayaan politik, Doli juga meminta regulasi yang membuka peluang korupsi, gratifikasi, hingga pungutan liar ikut dievaluasi. Menurutnya, mekanisme pengawasan juga harus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
"Termasuk, juga mekanisme pengawasan di dalamnya," ujar Doli.
Ia mendorong lahirnya konsensus nasional yang melibatkan elite politik, pemerintah, partai politik, aparat penegak hukum, KPK, birokrasi, hingga masyarakat untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di daerah.
Selain pembenahan regulasi, Doli menilai upaya membangun budaya antikorupsi juga tak kalah penting. Menurutnya, literasi dan kampanye antikorupsi harus dilakukan secara konsisten agar integritas menjadi budaya, bukan sekadar slogan.
"Kita juga harus berkemauan dan mampu membangun ekosistem yang melahirkan budaya antikorupsi di tengah-tengah masyarakat, dengan literasi dan kampanye yang terus menerus dilakukan, tanpa henti," tuturnya.*
