Narasi Indonesia.com, Bima - Wali Kota Bima memberikan klarifikasi atas isu yang beredar di media sosial terkait tudingan bahwa istri dan iparnya memperoleh jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bima karena hubungan keluarga, pada Selasa (7/7/2026).
Klarifikasi tersebut disampaikan setelah dirinya menerima pesan WhatsApp dari seorang teman yang menanyakan kebenaran informasi yang tengah menjadi perbincangan publik.
"Saya menerima pesan yang menanyakan apakah benar istri dan ipar saya diberikan jabatan strategis di Pemerintah Kota Bima. Karena sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat, saya merasa perlu meluruskan agar tidak berkembang menjadi fitnah," ujarnya.
Wali Kota menegaskan bahwa sejak dilantik pada Februari 2025, dirinya telah mengucapkan sumpah jabatan untuk mematuhi aturan dan menjaga amanah masyarakat. Meski memiliki keluarga besar, ia menegaskan bahwa urusan keluarga tidak boleh memengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
"Saya lahir dari keluarga besar, 21 bersaudara dari tiga ibu. Namun di meja kerja saya tidak ada istilah keluarga atau bukan keluarga. Yang menjadi ukuran hanyalah benar atau salah. Siapa yang berprestasi akan diapresiasi, siapa yang melanggar akan diproses sesuai aturan," tegasnya.
Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus bekerja secara profesional tanpa memandang hubungan kekerabatan.
"ASN adalah abdi negara. Saya tidak pernah menilai seseorang dari siapa orang tuanya atau siapa suaminya. Yang saya lihat adalah kompetensi, integritas, dan hasil kerjanya. Bahkan kepada keluarga saya yang menjadi ASN, saya meminta mereka bekerja dua kali lebih keras untuk membuktikan kemampuan," katanya.
Tidak Ada Ipar yang Menjadi Pejabat ASN
Wali Kota juga meluruskan informasi mengenai keluarganya. Dari 10 saudara perempuan yang dimilikinya, hanya tiga orang yang menikah dengan ASN dan seluruhnya telah pensiun.
"Itu berarti saat ini tidak ada lagi ipar saya yang berstatus ASN, apalagi menduduki jabatan sebagai pejabat di Pemerintah Kota Bima," jelasnya.
Istri Telah Mengabdi Sebelum Suaminya Menjadi Wali Kota
Terkait jabatan istrinya, Badrah Ekawati, ia menegaskan bahwa seluruh perjalanan karier sang istri dibangun jauh sebelum dirinya terjun ke dunia politik.
Menurutnya, Badrah Ekawati diangkat sebagai PNS pada tahun 1993 dan telah mengabdi selama 33 tahun di bidang kesehatan.
Selain pengalaman panjang, istrinya juga menempuh berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SPK, D1, D3, D4 Kebidanan, Profesi Bidan, hingga Sarjana Ekonomi.
Kariernya juga disebut berkembang secara bertahap, dimulai sebagai staf selama sekitar 20 tahun, kemudian menjadi Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada 2013, Kepala Bidang Promosi Kesehatan pada Agustus 2016, serta mencapai golongan IV/a sejak April 2017.
"Semua proses itu dilalui melalui uji kompetensi dan penilaian kinerja. Tidak ada jalan pintas," ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah pengabdian selama lebih dari tiga dekade beserta capaian pendidikan dan karier tersebut harus dianggap tidak bernilai hanya karena saat ini yang bersangkutan merupakan istri seorang wali kota.
"Yang menjadi ukuran seorang ASN adalah kinerja, SKP, disiplin, dan integritas, bukan status perkawinannya," katanya.
Pengangkatan Sesuai Aturan
Wali Kota menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), penerapan sistem merit, serta memperoleh Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia mengakui bahwa tidak semua pihak akan merasa puas terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
"Saya menyadari tidak semua orang akan puas. Itu bagian dari demokrasi. Tugas saya adalah menjawabnya dengan kerja nyata, bukan sekadar janji," ujarnya.
Mengutamakan Profesionalisme
Menutup keterangannya, Wali Kota berharap seluruh putra-putri terbaik Kota Bima memperoleh kesempatan yang sama untuk mengabdi tanpa melihat latar belakang keluarga.
"Saya ingin kita membuka ruang seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik Bima. Jangan bertanya dia anak siapa, tetapi tanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk kota ini."
Ia juga menegaskan bahwa prinsip hidup Maja Labo Dahu—malu berbuat salah dan takut melanggar aturan—akan terus menjadi pedoman dalam memimpin pemerintahan.
"Saya ingin keluarga saya menjadi orang pertama yang memberi contoh. Jika birokrasi dijalankan secara humanis, profesional, objektif, dan taat aturan, maka masyarakat Kota Bima akan memperoleh pelayanan yang lebih baik," pungkasnya.*
(ra/NI)
