Narasi Indonesia.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah kini semakin sistematis. Bahkan, korupsi bukan hanya terjadi dalam proses pelaksanaan.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Operasi senyap tersebut, berlanjut ke OTT di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dari dua peristiwa tertangkap tangan terakhir, KPK menemukan praktik rasuah di lingkungan pemerintah daerah (pemda) telah bertransformasi menjadi siklus berantai yang semakin panjang," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026), dikutip pada laman resmi inews.id.
"Bahkan korupsi sudah terjadi jauh sebelum tahap perencanaan ataupun penganggaran dilakukan," sambungnya.
Budi melanjutkan, korupsi kembali terjadi di ujung rantai proses demi menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut.
"Dua peristiwa tertangkap tangan ini mengungkap dugaan praktik korupsi pada pengelolaan anggaran yang sempurna, dari awal hingga akhir. Ketika transaksional sudah masuk sejak awal, tahapan pengelolaan keuangan berikutnya, berisiko melahirkan mata rantai korupsi baru guna menutupi penyimpangan sebelumnya," ujarnya.
Budi menjelaskan, pada OTT pertama pihaknya menemukan dugaan suap sudah bergulir jauh sebelum proses perencanaan proyek atau penganggaran resmi dimulai. Pihak swasta sengaja memberi uang tanam kepada bupati dengan motif menjaga hubungan baik.
"Praktik ijon proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) seperti ini mengunci agar perusahaan tersebut nantinya ditunjuk kembali sebagai pemenang tender proyek. Dampak suap di fase paling awal ini, memicu efek domino yang merusak tahapan-tahapan berikutnya," ucapnya.*
