 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Dawamul Mukarom, menanggapi pernyataan HMI Cabang Kendari yang menyasar anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tenggara, Bahtra Banong, terkait kasus dugaan penerimaan dana CSR yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dawam menilai tuduhan tersebut terlalu tendensius karena hanya memfokuskan sorotan pada satu nama.
“Berdasarkan informasi dari KPK, ada total 49 anggota DPR yang disebut menerima dana CSR, termasuk 47 orang lainnya selain yang sudah ditetapkan tersangka. Dana CSR tersebut berasal dari Bank Indonesia, yang memang merupakan mitra DPR dalam tugas pengawasan dan legislasi. Saya kira tidak ada yang menuduh ke-47 anggota DPR lainnya melakukan tindak pidana korupsi, jadi sangat tidak fair jika framing publik hanya diarahkan kepada Bahtra,” tegas Dawam pada Rabu (13/8/2025).
Ia menekankan pentingnya tertib hukum dan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, opini publik seharusnya dibangun berdasarkan hasil penyelidikan resmi, bukan asumsi atau pemberitaan yang mengarah pada penghakiman sepihak.
“Proses hukum biarlah menjadi ranah KPK. Kita harus menunggu hasil penyidikan resmi. Jangan sampai kita mengadili di media tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Sebagai kader HMI, Dawam justru memandang Bahtra sebagai figur inspiratif bagi generasi muda, khususnya kader HMI di seluruh Indonesia. Menurutnya, perjalanan Bahtra dari aktivis hingga duduk di DPR RI adalah bukti bahwa anak muda dari daerah mampu membawa aspirasi rakyat ke panggung politik nasional.
“Kami para kader muda HMI mengapresiasi perjuangan Bahtra di DPR. Beliau menjadi teladan bahwa perjuangan di organisasi bisa mengantarkan kader untuk mengawal kepentingan rakyat di ruang-ruang strategis,” tambahnya.
Dawam pun mengingatkan agar setiap kader menjaga marwah organisasi dan tidak membawa-bawa nama HMI untuk kepentingan pribadi atau oknum tertentu.*
(m/NI)
_20240211_141621_0000.png)
