Narasi Indonesia.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyentil para aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jakarta yang bermain judi online (judol). Pasalnya, tunjangan kinerja (Tukin) ASN di ibu kota paling besar se-Indonesia.
"Kalau memang nanti diperlukan, mohon Pak Dhany (Kepala Inspektorat DKI, Dhany Sukma) minta kepada PPATK untuk secara khusus bagi ASN kita. Karena saya pengen ASN kita itu wajahnya jangan enggak gembira lah gitu. Udah ASN-nya DKI, tukinnya paling gede, main judol, keterlaluan banget," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta dikutip, Kamis (24/7/2025), dikutip pada laman resmi iNews.id.
Dia pun meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan PPATK terkait ASN yang bermain Judol. Dia meyakini ASN yang bermain merupakan korban, sehingga harus dilakukan pembinaan.
"Pak Inspektorat, Pak Dhany mohon tadi yang disampaikan oleh kepala PPATK mengenai judol itu mendapatkan atensi kita, terutama buat ASN kita. Karena judol ini sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN kita," kata dia.
"Maka untuk itu, siapa pun ASN yang bermain-main dengan judol, tentunya kita harus melakukan pembinaan, karena sebenarnya ini mereka dua hal, ada yang satu memang korban, dan ada yang satu yang memang jadi pemain. Nah, saya yakin kalau ASN kebanyakan adalah korban," ucap Pramono.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkap bahwa DKI Jakarta menyumbang 600.000 lebih pemain judi online (Judol) dihadapan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7).
Bahkan menurutnya, angka deposit untuk Judol di Jakarta mencapai Rp3 triliun dalam kurun waktu satu tahun.
"Sebagai contoh misalnya ketika berbicara judi online paling banyak ya DKI Jakarta, tadi bapak (Pramono) nanya berapa sih yang main judi online? Itu di DKI Jakarta saja 600 ribu pemain judol di DKI saja dan angkanya itu deposit saja warga bapak dan mohon maaf internal macam-macam itu lebih dari Rp3 triliun untuk deposit saja dalam satu tahun," ujar Ivan.
Ivan membeberkan, belasan juta transaksi judol tercatat di Jakarta. Dia pun menegaskan perlu menjadi perhatian bersama untuk pemberantasan praktik judol di Jakarta.
"Transaksinya 17.500.000 kali transaksi bisa dibayangkan perhatian sumber daya kita lakukan untuk memberantas ini semua belum bicara narkotika, korupsi, dan sebagainya. MoU ini sebagai monumental, tapi lebih kepada langkah konkret Inspektorat, monggo saja bila hendak berkoordinasi lebih lanjut," ujarnya.*
