 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Jumlah kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cukup gemuk. Dari sebelumnya 34 menjadi 48 kementerian.
Sedikitnya, ada 30 wakil menteri atau wamen aktif, tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di sejumlah perusahaan BUMN.
Fenomena ini menuai perhatian publik, terutama menyangkut efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab di pemerintahan.
Terbaru, ada tiga anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping (PIS) juga mengangkat komisaris baru.
Polemik pengangkatan komisaris di BUMN menuai sorotan tajam dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Dia menuding bahwa posisi strategis tersebut hingga kini masih berada di bawah kendali penuh Menteri BUMN Erick Thohir dan kelompok kekuasaan tertentu.
Melalui akun X pribadinya pada Sabtu, 12 Juli 2025, Didu menyoroti pembentukan Danantara, lembaga yang digadang-gadang akan meningkatkan profesionalisme seleksi direksi BUMN.
Namun menurutnya, lembaga ini tak punya pengaruh apa pun dalam pemilihan komisaris.
“Prabowo lewat Danantara hanya untuk seleksi Direksi,” tulisnya singkat, dilansir dari Afu.id, Senin, 14 Juli 2025.
Didu juga menyebut kursi-kursi komisaris saat ini dikendalikan oleh apa yang ia sebut sebagai “Geng Solo dan Termul”, yang diduga kuat merujuk pada kelompok dalam lingkaran kekuasaan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Alih-alih terjadi perbaikan sistem, Didu menyayangkan kenyataan bahwa praktik lama terus berlanjut.
Ia menyebut bahwa harapan publik terhadap perubahan rekrutmen komisaris pupus karena masih dipengaruhi kolaborasi Erick Thohir dan Jokowi.
“Setelah pembentukan Danantara, awalnya berharap ada perbaikan kualitas profesionalisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN – ternyata makin memburuk karena sepertinya penentuan Komisaris masih ditentukan oleh Jokowi lewat Erick Thohir,” tegasnya dalam cuitan yang ditutup dengan tagar #Jokowitigapriode.
Pernyataan tersebut langsung menuai respons publik dan kembali membuka ruang diskusi tentang independensi serta transparansi dalam tubuh BUMN, terutama pada posisi strategis yang selama ini dianggap rawan intervensi politik.
Tercatat, ada 30 wamen yang merangkap sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya, sebagaimana dilansir Afu.id.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga menjabat Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan jadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha jadi Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo jadi Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan jadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim jadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah jadi Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara jadi Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf jadi Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo jadi Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza jadi Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti jadi Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung jadi Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf jadi Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
Wakil Menteri Perhubungan Suntana jadi Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono jadi Komisaris PT Pertamina Bina Medika
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto jadi Komisaris Utama PT Dahana
Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani jadi Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono jadi Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria jadi Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri jadi Komisaris Utama PT Sarinah
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu jadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka jadi Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro jadi Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria jadi Komisaris Utama PT Indosat Tbk
Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan jadi Komisaris di PT Citilink Indonesia
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat jadi PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI).
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno jadi Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono jadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).*
