 |
Narasi Indonesia.com, MALANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban Walikota Malang atas Pandangan Umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, pada Selasa (11/6/2024).
Jawaban Walikota ini merupakan bentuk respon dari pihak eksekutif terhadap berbagai pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Pandangan tersebut sebelumnya dikumpulkan dari berbagai aspirasi yang berasal langsung dari masyarakat, mencerminkan berbagai masalah dan kebutuhan yang ada di kota Malang.
Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya respon dari eksekutif sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur efektivitas kinerja pemerintah daerah. "Kami menganggap respon dari eksekutif terhadap berbagai permasalahan selama ini cukup penting. Ini bukan hanya sebagai bahan evaluasi, tetapi juga untuk mengukur sejauh mana efektifitas kinerja pemerintah daerah selama ini," ujar Ketua DPRD Kota Malang.
Meskipun demikian, DPRD menyadari bahwa masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan secara maksimal. "Kami masih melihat, berbagai problem masih harus diselesaikan secara maksimal. Namun, DPRD tetap berkomitmen bahwa ke depan segala macam permasalahan di masyarakat harus diselesaikan secara tuntas," tambahnya.
Ketua DPRD juga mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat dalam proses pembangunan kota. "Karena itu, saya selaku Ketua DPRD sangat mengharap dukungan dari masyarakat agar proses pembangunan berjalan dengan sesuai harapan," tegasnya.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Walikota Malang, dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Diharapkan, dengan adanya komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, berbagai permasalahan di Kota Malang dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien, menuju pembangunan kota yang lebih baik.*
(m/NI)
.jpg)
