![]() |
| Presiden terpilih Prabowo Subianto (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, JAKARTA-Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) semestinya dijamin serendah-rendahnya oleh negara. Bahkan, ia berpendapat bahwa negara semestinya menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya yang masuk PTN, pada Kamis (23/5/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah wawancara ketika ditanya tentang tingginya biaya UKT yang dikeluhkan sejumlah mahasiswa di beberapa PTN. Meski demikian, Prabowo menekankan perlunya perhitungan anggaran yang cermat jika negara ingin menggratiskan biaya pendidikan tinggi.
Selain pendidikan tinggi, Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya meminimalisasi biaya pendidikan dari tingkat SD hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan. “Seharusnya, biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, dan seharusnya memang gratis,” ucap Menteri Pertahanan RI ini.
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengingatkan kembali masa sebelum tahun 1998, di mana pemerintah mampu mengakomodasi rakyat untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
“Terus terang saja banyak orang yang selalu mencari-cari, menjelek-jelekan masa lalu, orde ini orde itu. Tapi kalau kita lihat sebelum 1998, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, semuanya gandrung dengan paham-paham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah ia akan memantau biaya UKT jika kelak memimpin Indonesia sebagai presiden, Prabowo dengan tegas menyatakan akan memantau hal tersebut. “Orang saya dipilih rakyat untuk menjaga kekayaan rakyat dan menjamin bahwa kekayaan rakyat, kekayaaan bangsa bisa dinikmati dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya oleh rakyat kita,” pungkasnya.
Pernyataan Prabowo ini menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan yang terjangkau dan bahkan gratis bagi rakyat Indonesia, serta kritikannya terhadap kebijakan ekonomi neoliberal yang ia pandang telah memperburuk akses pendidikan bagi rakyat kecil.*
(m/NI)
