 |
| Nasdem dan PKB usul agar KPK memanggil dan memeriksa semua capres (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, JAKARTA-Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan prasangka buruk, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem usul agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa semua calon presiden (Capres) yang namanya sudah muncul.
Usulan itu disampaikan politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, yang diamini Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Keduanya setuju agar KPK memeriksa semua Capres, tidak hanya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Usulan Sahroni yang disetujui Jazilul itu mengemuka dalam program Dua Sisi TvOne, bertajuk "KPK Periksa Cak Imin, Proses Hukum atau Politik?", Kamis malam (7/9/2023) dikutip pada laman resmi rmol.
Awalnya Sahroni mengatakan, agar lebih adil, semua yang terkait dengan Capres-Cawapres dipanggil KPK.
"Capres Cawapres yang sudah muncul, tapi belum resmi, boleh juga dipanggil semua, biar rata. Supaya fair. Semua deklarasi di dalam ruangan KPK, semuanya rata, fair. Supaya nggak ada anggapan, 'oh hanya PKB yang dikriminalisasi'. Supaya enak," kata Sahroni.
Menanggapi itu, Jazilul setuju agar para Capres dan Cawapres yang namanya sudah muncul dipanggil dan diperiksa.
"Seperti yang disampaikan Pak Sahroni, usut semua Capres-Cawapres itu," katanya.
"Kalau diusut semua, berarti calon-calon lain juga ada indikasi bermasalah?" tanya Host Dwi Anggia.
Jazilul meyakini, calon-calon lain juga memiliki indikasi permasalahan hukum, salah satunya terkait food estate yang merupakan program Presiden Joko Widodo dan dikomandoi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
"Ada, ada (masalah), lihat saja di Google. Kemarin malah soal food estate. Jadi, maksud saya, di-clearing semua. Kalau memang mau diperiksa, periksa semua, diusut semua. Kalau mau ditutup, ditutup dulu, dimoratorium, seperti kejaksaan juga," jelas Jazilul.
Tujuannya, kata dia, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan prasangka buruk. Bahkan bisa menimbulkan saling tuduh dan fitnah antara satu dengan yang lain.
Acara itu juga menghadirkan dua narasumber lain, pengamat politik Syahganda Nainggolan dan mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang. Sementara pimpinan KPK, Nurul Ghufron, berhalangan hadir.*
(m/NI)
