Narasi Indonesia.com, Jakarta - Saya sering mengatakan bahwa salah satu ukuran paling sederhana untuk menilai kesuksesan sebuah kepemimpinan partai politik adalah hasil pemilu. Pada akhirnya, seluruh proses lima tahun kepemimpinan partai akan bermuara pada satu pertanyaan: apakah partai mampu meningkatkan suara, menambah kursi, dan memenangkan pertarungan elektoral?
Bagi Partai Golkar, Pemilu 2024 menjadi momentum penting. Setelah mengalami penurunan perolehan kursi sejak mencapai titik tertinggi pada Pemilu 2004 dengan 126 kursi, Golkar akhirnya kembali mengalami rebound. Dari 85 kursi pada Pemilu 2019, Golkar berhasil menambah 17 kursi pada Pemilu 2024.
Kenaikan itu tentu patut disyukuri. Tetapi, keberhasilan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru: bagaimana mempertahankan capaian tersebut dan, lebih jauh lagi, meningkatkannya pada pemilu berikutnya.
Karena itu, kita tidak boleh terjebak pada strategi yang sama. Setiap pemilu memiliki karakteristik, tantangan, dan dinamika yang berbeda. Strategi yang berhasil pada 2024 hanya dapat dijadikan fondasi dasar, tidak bisa di-copy bulat-bulat untuk menghadapi 2029. Politik bergerak dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Maka, strategi pemenangan pun harus terus dikembangkan.
Menjaga Sumatera, Mencari Ruang Pertumbuhan
Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera, salah satu perhatian utama saya adalah mempertahankan kursi yang sudah dimiliki Golkar di Sumatera sekaligus mencari peluang untuk menambah kursi baru.
Kita memiliki pengalaman penting dari Pemilu 2024. Di Sumatera Utara, misalnya, perolehan kursi Golkar meningkat dua kali lipat, dari empat menjadi delapan kursi. Capaian seperti ini harus dijaga. Jika target nasional adalah peningkatan kursi, maka kursi yang sudah ada tidak boleh hilang, sementara peluang baru harus terus dicari di setiap daerah pemilihan.
Namun, kemenangan elektoral tidak mungkin dicapai hanya dengan slogan. Ia membutuhkan fondasi organisasi yang kuat.
Saya melihat setidaknya ada tiga prinsip yang harus terus dijaga dalam mengelola partai.
Pertama, taat kepada aturan. Golkar sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia memiliki perangkat nilai dan aturan organisasi yang relatif cukup lengkap. Kita memiliki Ikrar Panca Bakti, Doktrin Karya Kekaryaan, AD/ART, Paradigma Partai Golkar, hingga berbagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Semua itu bukan sekadar dokumen administratif, melainkan konsensus sekaligus komitmen organisasi yang harus dijalankan.
Kedua, patuh kepada pimpinan. Dalam sebuah partai politik, kepemimpinan tidak lahir secara tiba-tiba. Ada mekanisme musyawarah dan aturan yang menentukan bagaimana pemimpin dipilih, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan kelurahan. Setelah sebuah kepemimpinan ditetapkan melalui mekanisme yang sah, seluruh kader harus menghormatinya selama kepemimpinan tersebut berjalan sesuai aturan organisasi.
Ketiga, partai harus benar-benar diurus. Amanah kepengurusan bukan sekadar jabatan. Partai harus dirawat, dibangun, dan dikonsolidasikan.
Konsolidasi Tidak Boleh Berhenti
Konsolidasi organisasi adalah pekerjaan yang tidak boleh pernah selesai. Ia bukan hanya konsolidasi formal melalui musyawarah-musyawarah organisasi saja, tetapi juga konsolidasi nonformal untuk membangun jaringan dukungan luas dari publik.
Konsolidasi formal menjadi fondasi. Setelah struktur organisasi tersusun, barulah kita dapat membangun jaringan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Karena itu, tahapan organisasi harus diselesaikan secara disiplin. Setelah Munas, terdapat tahapan konsolidasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Semuanya harus berjalan sebagai satu rangkaian.
Fondasi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk membangun kekuatan elektoral.
Dalam pengalaman Golkar, terdapat dua kekuatan yang harus berjalan bersama: kekuatan institusional dan kekuatan individual. Kekuatan institusional berasal dari struktur partai. Sementara kekuatan individual hadir melalui para fungsionaris dan kader. Keduanya tidak boleh dipisahkan.
Fungsionaris bukan sekadar calon anggota legislatif. Mereka adalah kader yang diberi tugas untuk membantu kerja-kerja partai, mulai dari konsolidasi organisasi hingga pemenangan elektoral. Dari sanalah kemudian dapat dilihat siapa yang memiliki kapasitas dan kesungguhan untuk maju dalam kontestasi politik.
Fungsionaris dan Prinsip "The Right Man on the Right Place"
Salah satu pembelajaran penting dari Pemilu 2024 adalah perlunya menetapkan fungsionaris lebih awal. Jika sebelumnya penetapan dilakukan sekitar dua tahun sebelum pemilu, maka untuk menghadapi 2029 kita perlu bekerja lebih panjang.
Saya berpandangan bahwa para kader, termasuk anggota DPR yang ingin kembali maju, harus sudah mulai dipersiapkan sejak jauh hari. Dengan demikian, mereka memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk bekerja, membangun jaringan, menjalankan penugasan, dan menunjukkan kapasitas elektoralnya.
Ini penting karena penempatan seseorang di daerah pemilihan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Kita harus menerapkan prinsip the right man on the right place. Orang yang tepat harus ditempatkan di wilayah yang tepat. Bukan berdasarkan kedekatan, popularitas sesaat, atau latar belakang kekerabatan, tetapi berdasarkan kemampuan dan rekam kerja.
Saya selalu mengatakan bahwa status semua fungsionaris pada dasarnya sama. Apakah dia anak pejabat, anak rakyat biasa, aktivis, pengusaha, atau berasal dari latar belakang lainnya, ketika ditetapkan sebagai fungsionaris, titik mulainya sama. Ibarat lomba lari, garis start-nya sama.
Yang kemudian membedakan adalah siapa yang bekerja paling serius, siapa yang mampu membangun jaringan, dan siapa yang mampu menghasilkan kekuatan elektoral bagi partai.
Dengan sistem seperti ini, partai juga memiliki rekam jejak yang lebih objektif ketika menentukan daftar calon legislatif dan nomor urut. Kita tidak lagi bertanya secara subjektif, "Mengapa orang ini ditempatkan di sini?" Sebaliknya, kita memiliki data dan pengalaman kerja yang menjelaskan mengapa seseorang layak ditempatkan di suatu daerah pemilihan.
Sistem ini sekaligus menghindarkan partai dari fenomena "calon drop-dropan"—orang yang tiba-tiba muncul menjelang pemilu tanpa rekam kerja yang jelas.
Strategi Darat dan Strategi Udara
Pemenangan pemilu juga tidak bisa hanya mengandalkan kerja-kerja darat. Strategi darat tetap penting: konsolidasi, pertemuan dengan masyarakat, membangun jaringan, mendengar aspirasi, dan bekerja langsung di lapangan. Tetapi di era digital, kita juga membutuhkan strategi udara.
Dulu partai tidak memiliki media sosial seperti sekarang. Sekarang kita memiliki podcast, berbagai platform digital, media sosial, bahkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Semua itu merupakan instrumen politik baru.
Strategi udara dapat digunakan untuk membangun opini, memperkuat citra positif, menyampaikan gagasan, sekaligus melakukan counter terhadap informasi negatif. Karena itu, kader dan pimpinan partai tidak boleh tidak tahu, apalagi alergi terhadap ruang digital.
Pertarungan politik hari ini tidak hanya berlangsung di lapangan. Ia juga berlangsung di ruang percakapan publik yang semakin luas di dunia maya. Karena itu, strategi darat dan strategi udara harus berjalan bersama.
Mengkapitalisasi Energi Positif Ketua Umum
Politik juga berbicara tentang momentum. Saat ini, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki tingkat perhatian publik yang besar, terutama di kalangan anak-anak dan generasi muda. Fenomena ini harus dilihat sebagai modal politik yang positif.
Dalam sebuah organisasi, setiap institusi dan setiap individu memiliki kontribusi terhadap institusi yang lebih besar. Ketika salah satu bagian organisasi memperoleh persepsi positif dari masyarakat, energi positif tersebut harus dikapitalisasi untuk memperkuat institusi secara keseluruhan. Inilah yang perlu dilakukan Golkar.
Popularitas seorang ketua umum tidak boleh berhenti sebagai popularitas personal. Ia harus diolah menjadi energi positif bagi partai. Program-program pemerintah yang dekat dengan masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis, juga dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.
Namun, pekerjaan tidak berhenti di sana. Kita harus terus menggali apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi anak muda. Golkar harus hadir dalam kehidupan mereka, bukan hanya ketika pemilu tiba.
Dari Partai Tua Menuju Generasi Baru
Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang, Golkar sering dipersepsikan sebagai partai yang dekat dengan generasi lama. Tetapi situasi sekarang memberi kita peluang untuk memecahkan persepsi tersebut.
Ketika anak-anak kecil mulai mengenal figur ketua umum dan program-program yang berkaitan dengan kehidupan mereka, sebenarnya kita telah menemukan pintu masuk ke generasi baru. Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan.
Kita sudah berhasil menemukan entry point kepada generasi paling muda. Selanjutnya, tugas kita adalah memahami generasi remaja, pelajar, mahasiswa, pemuda, hingga generasi yang akan menjadi pemilih utama pada 2029.
Partai politik tidak boleh hanya berbicara kepada pemilih yang sudah menjadi konstituen tradisionalnya. Partai harus mampu membaca perubahan demografi dan perubahan perilaku politik.
Generasi Z dan generasi Alpha akan semakin penting dalam lanskap politik Indonesia. Mereka tumbuh dalam lingkungan digital, memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, dan memiliki ekspektasi yang berbeda pula terhadap partai politik. Golkar harus berani beradaptasi.
Membenahi Demokrasi dan Undang-Undang Pemilu
Selain bekerja untuk kemenangan partai, saya melihat ada pekerjaan yang lebih besar, yaitu menyempurnakan sistem demokrasi dan pemilu Indonesia.
Saya sudah cukup lama menyuarakan perlunya penyempurnaan Undang-Undang Pemilu. Setelah lebih dari dua dekade reformasi, kita memiliki momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh bangunan demokrasi kita.
Salah satu indikator bahwa sistem kita masih perlu diperbaiki adalah banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu.
Kita juga masih menghadapi berbagai persoalan: biaya pemilu yang mahal, politik uang, praktik political transactional, serta berbagai persoalan lain yang menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita belum sepenuhnya ideal.
Menurut saya, momentum terbaik untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu adalah segera setelah pemilu selesai. Ingatan kita terhadap berbagai persoalan pemilu masih segar, sementara kepentingan elektoral jangka pendek relatif belum terlalu dominan.
Karena itu, pembahasan harus dilakukan sejak awal periode pemerintahan, bukan ketika tahapan pemilu berikutnya sudah berjalan. Semakin lama kita menunda, semakin sempit ruang untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara komprehensif.
Politik Adalah Tanggung Jawab Bersama
Pada akhirnya, semua pembicaraan mengenai strategi partai, konsolidasi organisasi, pemenangan pemilu, digitalisasi politik, maupun legislasi bermuara pada satu hal: masa depan Indonesia tidak boleh diserahkan kepada orang lain.
Karena itu, pesan saya kepada generasi muda sederhana: buka mata, buka telinga, dan ikuti perkembangan bangsa dan negara, terutama perkembangan politik. Jangan pernah menjadi generasi yang apatis terhadap politik.
Sebab, ketika kita alergi dan apatis terhadap politik, kita sebenarnya sedang menyerahkan keputusan tentang masa depan kita kepada orang lain.
Politik bukan semata-mata urusan politisi. Politik adalah urusan setiap warga negara karena keputusan politik menentukan arah pembangunan, kebijakan publik, kesempatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan masa depan bangsa.
Maka, anak-anak muda harus berani terlibat. Tidak harus semuanya menjadi politisi. Tetapi semuanya harus memiliki kepedulian.
Cintai Indonesia, pahami persoalannya, dan pikirkan kontribusi terbaik yang dapat kita berikan.
Bagi Golkar, perjalanan menuju Pemilu 2029 bukan hanya tentang mempertahankan 102 kursi atau menambah jumlah kursi. Lebih dari itu, perjalanan tersebut adalah ujian apakah sebuah partai yang memiliki sejarah panjang mampu terus beradaptasi dengan zaman.
Kemenangan pemilu memang penting. Tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika organisasi semakin kuat, kader semakin berkualitas, generasi muda semakin dekat, demokrasi semakin sehat, dan keberadaan partai semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Itulah pekerjaan besar yang harus kita mulai dari sekarang.
Bukan menunggu pemilu untuk bekerja, tetapi bekerja sejak sekarang agar kemenangan pada pemilu nanti menjadi konsekuensi dari kerja yang sungguh-sungguh.*
Oleh: Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar/Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI)
