Masyarakat Minta Bupati Pati Mundur. Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah;

Narasi Indonesia.com, Jakarta - Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2025. Puluhan ribu orang mengikuti demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Pati itu untuk menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo.

Tuntutan mundur untuk Sudewo datang setelah sejumlah kebijakannya yang kontroversial. Di antaranya keputusan sang politikus Partai Gerindra untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mengubah ketentuan hari sekolah, dikutip pada laman resmi tempo.co.

Kedua kebijakan tersebut kini telah dibatalkan oleh Sudewo setelah mendapat protes luas dari masyarakat. Namun, sejumlah warga Pati tetap melakukan unjuk rasa untuk menuntut Sudewo mundur. "Lengserkan Sudewo," kata Teguh Istiyanto, salah satu koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Lantas, bagaimana mekanisme memakzulkan kepala daerah saat ada tuntutan dari masyarakat?*