 |
| Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib (dok.istimewa) |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, menyampaikan keprihatinan atas rendahnya capaian produktivitas sektor manufaktur Indonesia. Ia menilai perlu langkah strategis untuk mempercepat pemulihan, termasuk dengan mengoptimalkan peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara maksimal dan terintegrasi.
Data terbaru Purchasing Managers’ Index (PMI) dari S&P Global untuk Juli 2025 menunjukkan Indonesia hanya mencatat skor 49,2, berada di bawah ambang batas ekspansi (50) dan menjadi yang terendah di kawasan ASEAN.
“Ini peringatan serius. Sementara negara tetangga seperti Vietnam (52,4), Thailand (51,9), dan Filipina (50,9) mulai kembali ke jalur ekspansi, kita justru masih bergulat dengan kontraksi yang sudah terjadi selama beberapa bulan berturut-turut,” kata Ahmad Labib, dalam keterangan yang diterima redaksi pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Meski mengalami perbaikan dari bulan sebelumnya—yakni 46,9 pada Juni dan 47,4 pada Mei, PMI Indonesia masih menunjukkan tren stagnasi. Sementara rata-rata PMI manufaktur kawasan ASEAN kembali ke zona ekspansi dengan skor 50,1.
Ahmad Labib menilai KEK bisa menjadi solusi cepat dan konkret untuk mengejar ketertinggalan. Namun, ia menyayangkan KEK masih terhambat oleh birokrasi dan koordinasi lintas sektor yang belum efektif.
“KEK seharusnya menjadi motor penggerak industrialisasi dan pusat pertumbuhan baru. Namun, selama ini KEK masih terhambat oleh birokrasi dan koordinasi lintas sektor yang lamban,” tegasnya.
Ia mendorong agar otoritas KEK diberikan kewenangan penuh untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan perizinan, investasi, ketenagakerjaan, hingga infrastruktur.
“Berbagai urusan sebaiknya bisa diselesaikan langsung di tingkat otoritas KEK tanpa harus bergantung ke kementerian atau lembaga pusat. Ini akan mempercepat proses investasi dan produksi,” ujarnya.
Labib juga menyerukan agar pemerintah menyalurkan stimulus pembiayaan yang terarah ke sektor industri bernilai tambah tinggi dalam KEK. Menurutnya, langkah ini penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan mampu menjadi negara industri manufaktur yang kompetitif.
“Ini momentum untuk membenahi fondasi industri kita. Jangan sampai Indonesia tertinggal lebih jauh di tengah pemulihan regional yang sudah mulai menggeliat,” pungkasnya.*
(m/NI)
