 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta - Para peneliti menggunakan istilah perilaku prososial untuk menjelaskan perilaku membantu, berbagi, dan perilaku positif lainnya yang terlihat disengaja dan sukarela, serta dapat memiliki motif yang tidak ditentukan, tidak diketahui, atau tidak altruistik. Sementara alturisme salah satu bentuk spesifik dari perilaku prososial, sebuah tindakan sukarela untuk memberi manfaat bagi orang lain, dimana altruisme lebih dimotivasi secara instrinsik (internal). Seperti perhatian dan simpati kepada orang lain, serta nilai dan penghargaan diri. Menurut Grusec dkk. (2002), pada altruisme terdapat kesukarelaan dalam membantu orang lain yang memunculkan biaya (cost) atau pengorbanan tertentu pada pemberi. Meskipun demikian, pada altruisme, penolong berkorban tanpa mengharapkan imbalan atas kesukarelaannya dan ini berasal dari motivasi dalam diri. Altruisme salah satu faktor motivasional dari perilaku prososial.
Sementara itu, kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan, melainkan juga tentang bagaimana sebuah negara meraih kemajuan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur, salah satunya kepemimpinan yang altruistik. Di usia Indonesia yang ke 80 tahun, yang dimana Indonesia dengan segala keragamannya sungguh membutuhkan pemimpin altruistik. Di tengah riuh politik yang kerap dihiasi transaksi kepentingan, rakyat merindukan pemimpin yang bukan menumpuk kekayaan, tetapi menyalakan harapan. Sejarah bangsa ini tak akan lahir tanpa altruistik. Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, HOS Tjokroaminoto, hingga para ulama pejuang rela mengorbankan kenyamanan, bahkan nyawa, demi Indonesia merdeka. Kepemimpinan mereka bukan tentang kursi, melainkan tentang amanah sejarah.
Di momen kemerdekaan ini, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan global akibat determinasi perang dagang yang memicu gelombang kenaikan harga bahan pokok serta akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang lesu. Munculnya tantangan tersebut jelas menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo- Gibran dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia serta keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Sebuah survei terbaru oleh Kompas menunjukkan, mayoritas publik menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bermasalah dari berbagai aspek, termasuk soal substansi, transparansi, dan proses penyusunannya.
Jika dilihat dari perspektif teori kepemimpinan, kebijakan yang berubah-ubah dapat dimaknai sebagai tanda dari kurangnya stabilitas dan arahan yang jelas dari pimpinan. Pemimpin yang efektif menurut teori kepemimpinan transformasional, seperti dijelaskan Bernard Bass dalam buku terkenalnya berjudul Leadership and Performance Beyond Expectations (1985), harus mampu memberikan visi yang jelas dan menginspirasi pengikutnya untuk meraih tujuan bersama. Ketidakkonsistenan dalam kebijakan yang tampak pada pemerintahan Prabowo-Gibran bisa disebabkan oleh ketidakjelasan visi politik, atau inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai pemimpin, mereka sejatinya perlu membangun keterikatan emosional dengan masyarakat bukan hanya dalam bentuk janji politik, tetapi juga dengan kebijakan yang konsisten dan terukur.
Namun, tarik ulur kebijakan juga bisa menjadi cerminan realitas politik yang lebih kompleks. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik, opini publik, atau bahkan kebutuhan untuk berkompromi dengan berbagai pihak. Untuk hal-hal tersebut, diperlukan pemimpin yang memiliki kejelian dalam membaca situasi dan mengambil keputusan. Tidak hanya berbasis kepentingan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan yang bisa memperkuat kepercayaan publik. Sayangnya, pemerintahan saat ini masih kesulitan dalam membangun jembatan komunikasi dua arah yang kokoh. Untuk itu, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada transparansi yang lebih besar.
Praktik Kepemimpinan Altruistik di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran Apakah Terwujud?
Kepemimpinan altruistik bukanlah sekadar jargon moral. Ini adalah komitmen mendalam untuk memprioritaskan kesejahteraan orang lain, terutama kelompok paling rentan, di atas kepentingan politik, partai, atau bahkan ego pribadi. Pemimpin yang altruistik berani membuat keputusan tidak populer demi kebaikan jangka panjang. Ia hadir untuk melayani, bukan dilayani. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat ketimpangan sosial tinggi, korupsi sistemik, dan birokrasi yang belum sepenuhnya bersih kepemimpinan altruistik bukan lagi idealisme, tetapi kebutuhan mendesak.
Diawal kepemimpinannya, presiden Prabowo memberikan harapan besar melalui konsep asta cita sebagai fondasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan ekonomi serta kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia. Beberapa program unggulan Prabowo-Gibran seperti makan siang gratis untuk anak sekolah, subsidi gizi, dan penguatan pertahanan berbasis rakyat, mencerminkan komitmen pada kebutuhan dasar masyarakat. Namun, para pengamat mengingatkan bahwa program sosial semacam ini seringkali menjadi alat populistik jika tidak dibarengi sistem pendanaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang ketat. Lebih jauh, pengamat seperti Dr. Yoes C. Kenawas menyatakan bahwa keberpihakan terhadap rakyat harus dibuktikan bukan hanya lewat program, tapi juga lewat reformasi kelembagaan dan keberanian memutus rantai politik transaksional.
Salah satu kritik utama terhadap pasangan Prabowo-Gibran adalah bahwa beberapa kebijakan mereka cenderung populistik, bukan altruistik dalam makna sejatinya. Misalnya, program makan siang gratis yang diusung secara masif memang terdengar pro-rakyat, namun pertanyaannya: apakah program ini benar-benar lahir dari kepedulian mendalam terhadap masalah gizi anak, atau sekadar strategi politik elektoral untuk merebut simpati? Populisme dan altruistik sering terlihat mirip di permukaan—sama-sama berpihak pada rakyat namun motivasi dan dampaknya sangat berbeda. Populisme mengejar dukungan jangka pendek. Altruistik menuntut konsistensi, kesabaran, dan keberanian menghadapi resistensi dari elite atau sistem.
Prabowo dan Warisan Lama
Prabowo membawa warisan militerisme dan rekam jejak kontroversial di masa lalu, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum sepenuhnya dijelaskan secara terbuka. Meskipun ia menunjukkan perubahan sikap politik dalam beberapa tahun terakhir, masih ada keraguan besar apakah perubahan ini benar-benar tulus atau semata strategi elektoral untuk memperbaiki citra. Kepemimpinan altruistik menuntut keberanian membuka lembaran masa lalu, bukan menyapu di bawah karpet. Jika isu-isu HAM, korupsi, atau ketidakadilan ekonomi terus dihindari, maka publik akan menganggap bahwa semangat altruistik hanyalah topeng semata.
Salah satu aspek paling kontroversial dari sosok Prabowo Subianto sebagai pemimpin nasional adalah rekam jejak masa lalunya terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya pada era Orde Baru. Isu ini menjadi beban moral yang tidak bisa diabaikan dalam menilai kapasitas dan integritas kepemimpinannya di masa kini, terlebih jika ingin mengusung semangat altruistik dan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Selama lebih dari dua dekade, Prabowo belum pernah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para keluarga korban penculikan. Ia juga tidak mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut secara tuntas. Padahal, pemimpin yang altruistik semestinya menunjukkan empati dan tanggung jawab moral, termasuk terhadap kesalahan masa lalu. Alih-alih membangun rekonsiliasi, Prabowo justru kerap mengelak atau menyederhanakan isu ini sebagai “politik masa lalu” yang tidak relevan dengan kondisi hari ini. Pendekatan seperti ini berbahaya, karena mengabaikan prinsip dasar keadilan transisional dan hak korban atas kebenaran.
Tidak Ada Masa Depan yang Jujur Tanpa Menghadapi Masa Lalu
Masa lalu bukan sekadar sejarah ia adalah batu uji moral bagi masa depan. Kepemimpinan yang kuat tidak lahir dari pelarian terhadap kesalahan, tapi dari keberanian untuk bertanggung jawab dan memperbaikinya. Jika Prabowo ingin dikenang sebagai pemimpin rakyat sejati, maka ia harus memutuskan: menutup rapat-rapat lembaran kelam, atau membukanya dengan penuh keberanian demi keadilan dan kemanusiaan. Pada akhirnya, rakyat tidak meminta pemimpin yang sempurna. Mereka hanya ingin dipimpin oleh sosok yang benar-benar peduli, yang hadir ketika rakyat lapar, yang mendengar ketika rakyat bersuara, dan yang berani melawan sistem yang merugikan rakyat kecil.
Kepemimpinan altruistik tidak lahir dari retorika kampanye, tapi dari keputusan-keputusan sulit yang berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Apakah Prabowo-Gibran akan menjawab tantangan ini? Waktu yang akan membuktikan. Namun rakyat punya hak untuk berharap dan hak yang lebih besar untuk menuntut.*
Penulis:
Raihan Al Afif, S.Sos.,M.Sos (Departement Data and Publications Inovasi Politik Indonesia)
Editor:
(m/NI)
_20231003_150249_0000.png)
