Narasi Indonesia.com, Jakarta - Pemekaran wilayah merupakan salah satu strategi desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Dalam konteks Pulau Sumbawa, wacana pemekaran menjadi isu yang terus bergulir, didorong oleh kebutuhan pemerataan pembangunan, akses layanan publik yang lebih baik, serta harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pulau Sumbawa yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Karakteristik geografis yang luas dan topografi yang menantang membuat distribusi layanan pemerintahan sering kali tidak merata. Beberapa daerah terpencil masih mengalami kesenjangan dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemekaran dianggap sebagai solusi untuk mempercepat proses pembangunan, memperluas akses pemerintahan, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah yang merasa kurang terlayani.
Namun, pemekaran bukan tanpa tantangan. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pemekaran bisa gagal mencapai tujuannya jika tidak diiringi dengan perencanaan yang matang, kemampuan fiskal yang memadai, dan sumber daya manusia yang cukup. Alih-alih mempercepat pembangunan, pemekaran bisa menjadi beban baru bagi negara jika hanya menghasilkan daerah-daerah otonom yang bergantung pada dana transfer pusat tanpa kemandirian ekonomi yang jelas.
Pemekaran Pulau Sumbawa harus dilihat secara komprehensif. Analisis kelayakan harus mencakup aspek administratif, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu menjamin bahwa tujuan utama pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepentingan elit lokal atau politik jangka pendek.
Jika dikelola dengan tepat, pemekaran dapat menjadi peluang besar bagi Pulau Sumbawa untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah lain di Indonesia. Namun tanpa komitmen yang kuat, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam prosesnya, pemekaran hanya akan menjadi simbol administratif tanpa substansi pembangunan yang nyata.*
Penulis:
Ifan Iflana (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia)
Editor:
(m/NI)
.png)
