 |
| Anatomi Pertambangan Indonesia (API) menggelar talk show sekaligus konferensi pers (dok. istimewa) |
Acara ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan praktik tambang ilegal di Indonesia.
Talk show yang dihadiri oleh aktivis lingkungan, akademisi, jurnalis, serta perwakilan masyarakat terdampak tambang, juga dihadiri oleh anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf. Kegiatan ini bertujuan membuka fakta pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang diduga dilakukan PT Wana Kencana Mineral dalam aktivitas pertambangannya.
Direktur Eksekutif API, Riyanda Barmawi, menegaskan PT Wana Kencana Mineral yang beroperasi di Maluku Utara telah melakukan sejumlah pelanggaran serius.
“Perusahaan ini kami anggap anomali karena tidak memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas dan tidak membayar uang jaminan reklamasi. Ini berpotensi merugikan negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan besar,” ujarnya.
API juga menuding PT Wana Kencana Mineral telah menjual 90 ribu ton bijih nikel secara ilegal. “Kami meminta Presiden Prabowo dan Kapolri segera menyelidiki dan mencabut izin perusahaan ini. Ini adalah kejahatan tambang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” tegas Riyanda.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, yang hadir dalam diskusi menilai kasus PT Wana Kencana merefleksikan masalah mendasar tambang ilegal secara nasional. Ia menyoroti keterlibatan oknum aparat dan pejabat dalam praktik mafia tambang.
“Pemerintah pusat harus mengaudit menyeluruh seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia sebagai langkah penegakan hukum yang lebih tegas,” katanya.
Anggota DPD RI, Hasby Yusuf, menambahkan bahwa dampak buruk aktivitas tambang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial. Ia menyoroti bagaimana masyarakat lokal justru dikriminalisasi saat memperjuangkan haknya.
“Tambang ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dampaknya dirasakan masyarakat luas. Jangan sampai diskusi ini berakhir tanpa tindakan nyata,” ujarnya.
Hasby juga mengkritik lemahnya pengawasan di wilayah tambang seperti Halmahera dan Obi, Maluku Utara. Ia mengimbau LSM dan parlemen memperluas advokasi dan menolak kompromi dengan pemilik modal tambang.
Talk show yang dipandu host Agnia Addini ini diakhiri dengan seruan kepada pemerintah, khususnya Presiden dan Kapolri, agar segera menindak PT Wana Kencana Mineral dan menjadikan kasus ini momentum bersih-bersih dunia pertambangan Indonesia.*
(m/NI)
