Narasi Indonesia.com, Jakarta – Fenomena dukungan dini terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2029 tengah menjadi sorotan tajam di berbagai media nasional dan lokal, pada Rabu (7/5/2025).
Dukungan tersebut mencuat usai pertemuan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.
Dalam forum silaturahmi tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menyatakan bahwa Presiden Prabowo meminta agar KIM Plus menjadi koalisi permanen hingga 2029. “Koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi KIM plus menjadi koalisi permanen,” ujar Benny, sebagaimana dilansir Tempo.com.
Menanggapi perkembangan ini, Muhammad Nafi’i, Direktur Eksekutif PARWA INSTITUTE, menyampaikan kritik terhadap munculnya dukungan politik yang dianggap terlalu dini. “Bukan berarti fenomena ini tidak benar atau salah, namun rasanya kurang tepat jika dukungan terhadap pencalonan kembali Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengudara secepat ini,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Nafi’i menegaskan bahwa masa kepemimpinan Presiden Prabowo baru berjalan sekitar enam bulan. Ia menilai bahwa masih banyak tantangan kebijakan dan regulasi yang tumpang tindih di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau para Ketua Umum Partai Politik agar lebih fokus dalam menyukseskan visi dan misi Presiden saat ini.
“Situasi bangsa yang masih penuh tantangan menuntut semua pihak, terutama partai politik dan stakeholder, untuk bekerja sama mewujudkan target-target prioritas Presiden dalam lima tahun ke depan. Bukan justru larut dalam wacana kontestasi jangka panjang,” tambahnya.
Lebih jauh, Nafi’i juga menyoroti hasil evaluasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2024, skor indeks demokrasi Indonesia berada di angka 6,44 dan masih dikategorikan sebagai *flawed democracy* atau demokrasi cacat. Hal ini menurutnya perlu menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem dan proses demokrasi ke depan.
Sebagai penutup, Nafi’i menyampaikan pesan khusus kepada Partai Gerindra. “Dengan segala hormat, Partai Gerindra seharusnya menjadi lokomotif dalam meredam wacana-wacana seperti ini, dan justru menjadi motor penggerak konsentrasi nasional untuk menyukseskan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Terlebih beliau juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra pasca terpilih kembali dalam KLB 13 Februari 2025 lalu,” pungkas Nafi’i.
Fenomena ini diperkirakan akan terus menjadi perbincangan hangat, seiring sorotan tajam publik terhadap arah demokrasi Indonesia ke depan.*
(c/NI)
.jpg)
