 |
Narasi Indonesia.com, Jakarta – Krisis politik mengguncang Korea Selatan setelah ribuan warga menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Majelis Nasional di Seoul. Para pengunjuk rasa menyerukan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan menuntut dirinya segera mundur dari jabatannya, pada Sabtu (7/12/2024).
Aksi ini dipicu oleh keputusan mengejutkan Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer di tengah meningkatnya ketegangan politik. Namun, langkah tersebut menuai kecaman luas dan langsung dibatalkan oleh parlemen dalam sidang darurat yang penuh drama. Deklarasi darurat militer dinilai sebagai tindakan otoriter yang mengancam demokrasi, sehingga memicu gelombang kemarahan masyarakat.
"Slogan-slogan seperti 'Pemakzulan Sekarang!' dan 'Turun dari Kekuasaan!' terus diteriakkan para demonstran. Kami tidak akan mundur sampai Presiden Yoon mengundurkan diri," ujar salah satu peserta aksi.
Keputusan Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer, meskipun hanya berlangsung singkat, dianggap mencederai kepercayaan publik dan mengundang kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk oposisi dan organisasi masyarakat sipil. Banyak yang menilai bahwa tindakan ini dilakukan untuk memperkuat kekuasaannya di tengah tekanan politik yang terus meningkat.
Dalam sidang parlemen, suasana tegang terlihat saat anggota oposisi mendesak Presiden Yoon untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Ketua parlemen bahkan menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran konstitusi.
Gelombang demonstrasi yang terus meningkat ini menjadi ujian berat bagi stabilitas politik Korea Selatan. Banyak pihak kini menunggu langkah selanjutnya dari Presiden Yoon, yang berada di bawah tekanan besar untuk menyelesaikan krisis ini tanpa memperburuk situasi.*
(m/NI)
