.jpeg) |
| Menko Polhukam Mahfud MD (dok. istimewa) |
Narasi Indonesia.com, JAKARTA-Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menegaskan tidak ada yang melarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Mahfud menyampaikan hal itu usai Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuai polemik karena menyebut operasi tangkap tangan membuat citra negara menjadi buruk.
“Saya sejak dulu mendukung yang namanya OTT oleh KPK bahkan sampai saat ini, tapi juga mendukung upaya minimalisir OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Itu kan baik, tidak ada yang melarang OTT. Menurut saya OTT bagus sekali,” ungkap Mahfud dalam akun resmi Instagramnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengajak semua pihak untuk mendukung OTT KPK. Disaat bersamaan juga perlu dukung upaya meminimalisir OTT dengan menutup celah korupsi lewat digitalisasi.
Menurutnya, upaya mendukung digitalisasi guna meminimalisir OTT tak seharusnya diartikan menghentikan OTT.
Lebih lanjut ia menyampaikan setiap upaya menutup celah korupsi adalah bagus. Tapi sebelum ada bukti bahwa upaya menutup celah korupsi itu efektif, OTT harus tetap jalan.
Jauh sebelum itu, Menko Maritim dan Investasi menuai kritik lantaran menyampaikan OTT KPK yang terlalu sering dapat membuat citra negara menjadi buruk.
Lebih lanjut ia berpendapat perlu adanya digitalisasi di berbagai lini secara masif. Dengan begitu, celah korupsi bisa tertutup dan OTT bisa berkurang.
“Semoga tidak banyak pejabat yang tidak paham tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Atau jangan-jangan dianggap tidak penting,” pungkas Novel Baswedan melalui akun twitter pribadinya.*
Monta/NI
